Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu-Banggar DPR Bahas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2015

Jakarta, 26/08/2016 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015. Rapat dilangsungkan pada Kamis (25/08) di Ruang Rapat Banggar, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dalam rapat tersebut,  Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti  rekomendasi yang menyangkut peningkatan kualitas laporan keuangan, terutama Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Saya telah meminta kepada DJPBN (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) untuk memberikan (data) lembaga-lembaga mana yang masih memiliki status WDP (Wajar Dengan Pengecualian), dan akan dilakukan program agar mereka bisa mendapatkan opini yang semakin baik,” jelas Menkeu.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga akan melakukan perbaikan perencanaan anggaran, termasuk melakukan review terhadap asumsi-asumsi makro. “Ini adalah merupakan upaya yang akan selalu dilakukan pemerintah, agar kemudian dapat mencerminkan kombinasi antara optimisme dan keinginan untuk terus mendorong kegiatan ekonomi dan memperbaiki kondisi sosial, terutama kemiskinan dan kesenjangan,” tambahnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, dalam rapat tersebut, Panitia Kerja (Panja) Perumus Kesimpulan dan Panja Draf RUU menyampaikan laporan dan pengesahan hasil kerja, yang dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU ini. Pada prinsipnya, seluruh fraksi menyatakan setuju RUU ini disahkan menjadi UU.(hi)