Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu Berharap Lebih Banyak K/L Mau Terapkan Skema KPBU

Jakarta, 02/03/2016 Kemenkeu - Keterbatasan ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) menjadi sebuah solusi untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun, tidak banyak kementerian/lembaga (K/L) yang tertarik untuk menggunakan skema ini dalam prakteknya di lapangan.

“Self criticism, masih banyak kementerian untuk proyek-proyek yang sebenarnya feasible untuk swasta, masih senang ngerjain pakai APBN. Karena mereka merasa jadi the real big boss,” kata Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro saat menyaksikan tiga rangkaian penandatanganan perjanjian kerjasama proyek Palapa Ring pada Senin (29/2).

Oleh karena itu, Menkeu berharap ke depannya, setelah melihat implementasi KPBU dari proyek Palapa Ring, akan lebih banyak pimpinan K/L yang tergerak ikut menggunakan skema ini. Menurut Menkeu, KPBU memberikan nilai positif baik bagi pemerintah maupun pihak swasta/badan usaha yang menyelenggarakan. “Di sisi pemerintah, APBN tidak terpakai, dan ada transparansi dari setiap kegiatannya,” jelas Menkeu.

Sementara dari sisi swasta/BUMN, mereka memiliki kemampuan untuk mengerjakan proyek pemerintah. “Ide ini agar BUMN bisa gunakan kompetensi dan daya saing agar tidak monopoli di satu bidang saja. Kita ingin bikinnya BUMN bisa bersaing dengan swasta manapun. Untuk swasta Indonesia, jadi bisa berkembang lebih signifikan,” jelasnya.

Dengan lebih banyaknya proyek infrastruktur yang dibangun, Menkeu berharap ketimpangan antardaerah juga dapat ditekan. “Tidak harus semua masalah negara ini harus diselesaikan dengan APBN. Masih banyak cara untuk bisa membuat proses pembangun berjalan lancar tanpa menggunakan sedikit pun APBN. APBN itu jelas untuk kebutuhan pelayanan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat secara umum,” tegas Menkeu.(as)