Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan kepada awak media selepas Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di gedung Djuanda, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta (22/01)

Menkeu: Bitcoin Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang

Jakarta, 25/01/2018 Kemenkeu – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) yang menyatakan bahwa bitcoin bukan merupakan alat  pembayaran yang sah dan diakui di Indonesia.  
Mengacu pada Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, ditegaskan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Oleh karena itu penggunaan bitcoin sebagai mata uang virtual tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.
“Kita juga tetap akan melakukan fungsi sebagai pemerintah yaitu menyampaikan pandangan bahwa untuk digunakan sebagai alat transaksi adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang,” tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers di Gedung Djuanda Kemenkeu pada Selasa (23/01).
Menkeu juga memperingatkan bahwa bitcoin adalah investasi yang beresiko tinggi dan spekulatif. Transaksi mata uang virtual yang spekulatif dapat menimbulkan resiko penggelembungan nilai (bubble) yang tidak hanya merugikan investor namun juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
“Namun sebagai instrumen investasi, kami sudah memperingatkan bahwa Bitcoin ini tidak ada bassis-nya, dan oleh karena itu rawan terhadap penggunaan instrumen tersebut untuk money laundring maupun untuk financing for terrorism,” jelas Menkeu. (zm/rsa)