Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu: Capaian Makro Tahun 2016 Lebih Baik dari Tahun 2015

Jakarta, 19/07/2017 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tahun 2016 bukanlah tahun yang mudah sebab ekonomi dunia masih mengalami tekanan dan mempengaruhi harga komoditas dari sisi ekspor dan perdagangan internasional. Kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan dalam mengumpulkan penerimaan negara. Namun demikian, Menkeu menyampaikan berbagai pencapaian makro di tahun 2016 yang secara garis besar lebih baik dari tahun 2015.

"Meskipun suasana tidak mudah, pemerintah mencapai beberapa pencapaian pembangunan di 2016, diantaranya pertumbuhan ekonomi kita membaik menjadi 5,02 dibandingkan tahun sebelumnya 4,8. Per capita income meningkat menjadi 47,96 juta pertahun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 45,14 juta pertahun. Gini ratio kita membaik dari 0,402 menurun menjadi 0,39. Inflasi kita adalah terendah semenjak tahun 2010. Pengangguran kita menurun ke 5,6 dan kemiskinan menurun menjadi 10,7 dibandingkan tahun 2015 sebesar 11,2 dan nilai tukar Rupiah kita mengalami stabilitas dan penguatan dengan peningkatan rating Indonesia mencapai investment grade," ungkapnya.

Dalam paparan tersebut, ia sekaligus menyampaikan pokok-pokok pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (APBN TA 2016) yang merupakan rangkaian dari proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2016. Hal tersebut ia uraikan pada Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN TA 2016 di ruang rapat Banggar Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta pada Kamis (13/07).

"Pemerintah menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2016 kepada Dewan. Kami juga telah menyampaikan pokok-pokok RUU (Pertanggungjawaban Pelaksanaan) P2 APBN tahun anggaran 2016 pada rapat paripurna Dewan," ujar Menkeu. (ip/nr)