Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu Dorong Transisi Hijau yang Adil dan Berkelanjutan

Jakarta, 14/10/2021 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri sekaligus menjadi ketua bagi kelompok negara berkembang dalam Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk Aksi Iklim, sebagai bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional 2021, Selasa (12/10). Dalam pertemuan tersebut, Koalisi mengakui pentingnya aksi iklim yang berarti dan perlunya perubahan sistemik dalam kebijakan ekonomi dan keuangan. Mengarusutamakan perubahan iklim ke dalam kebijakan akan menyelamatkan manusia dan mendorong pertumbuhan yang lebih baik dan berkualitas.

“Pendekatan multilateral sangat penting agar upaya seluruh negara terkait perubahan iklim bisa bersatu sehingga memberi pesan yang kuat mengenai pentingnya mengarusutamakan iklim ke dalam kebijakan ekonomi dan keuangan, serta mendesain transisi hijau yang adil dan terjangkau untuk setiap negara,” ungkap Menkeu.

Pemerintah Indonesia mendukung penuh komitmen Internasional dalam penanganan perubahan iklim. Kementerian Keuangan pada khususnya memiliki peran penting karena memiliki instrumen memerangi perubahan iklim dan memfasilitasi transisi hijau yang adil dan terjangkau.

Terkait pengarusutamaan iklim dengan kebijakan ekonomi, Indonesia telah menerapkan penandaan anggaran iklim. Selain itu, dalam menangani perubahan iklim Indonesia menerapkan pajak karbon melalui penetapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penerapan pajak karbon merupakan salah satu upaya untuk mendorong transisi hijau dan mencapai komitmen penurunan emisi Indonesia yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution pada Persetujuan Paris tahun 2016.

Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Komitmen juga dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Roadmap Indonesia yaitu mencapai net zero emission pada tahun 2060.

Pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk sektor energi terbarukan dan subsidi bagi sektor energi dan transportasi yang ramah lingkungan. Dari sisi pembiayaan, pemerintah melakukan skema pembiayaan inovatif seperti menerbitkan Green Sukuk yang telah ada sejak 2018. Untuk memperoleh akses pendanaan internasional, Indonesia bekerja sama dengan Green Climate Fund dan membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Untuk menarik lebih banyak pembiayaan swasta atau non-APBN, Indonesia mengembangkan kerangka keuangan berkelanjutan berupa taksonomi hijau di tingkat nasional.

Dalam pertemuan tersebut, negara anggota Koalisi juga mengesahkan Pernyataan Bersama Menteri dan Laporan Tahunan 2021. Melalui pernyataan bersama, anggota Koalisi diharapkan dapat bekerja sama dengan mitra kelembagaan dan pemangku kepentingan untuk memahami tantangan teknis dan politik dalam menerapkan Prinsip Helsinki. Serta, Para Menkeu akan berkontribusi pada COP26 November 2021. (dj/mr/hpy)