Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu Harapkan Pencairan Anggaran Menjadi Lebih Efisien, Cepat dan Akurat

Jakarta, 23/12/2016 Kemenkeu - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono melakukan peninjauan langsung ke lapangan dalam rangka memastikan penyelenggaraan tutup tahun anggaran 2016 berjalan optimal. Peninjauan tersebut dilakukan dengan mengunjungi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I, IV dan VI di Jalan Juanda, Jakarta Pusat (23/12).

Dalam pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara dan investasi pemerintah. Khusus dalam konteks penutupan tahun anggaran, DJPB melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berperan memastikan bahwa setiap tagihan pengeluaran negara pada tahun anggaran berjalan dapat terselesaikan, terbayarkan tepat waktu dan tersedia dananya.

KPPN juga memegang peranan penting dalam hal memastikan bahwa setiap rupiah penerimaan negara, baik yang berasal dari perpajakan maupun non-perpajakan, telah masuk dan tercatat dalam rekening kas negara. Untuk mendukung hal tersebut, Menkeu berharap agar Dirjen Perbendaharaan dapat melakukan perbaikan dalam dua bidang ke depannya.

“Yang pertama dari sisi formulirnya, nanti dilakukan computerize atau online, sehingga dapat mengurangi kertas”, ujar Menkeu.

Hal yang kedua adalah upaya untuk mempercepat proses pembayaran. Menkeu berharap agar pencairan anggaran kedepannya bisa menjadi jauh lebih efisien, cepat, akurat, serta bisa memberikan kepercayaan dan kepastian.

Menkeu juga mengatakan bahwa untuk tahun 2016 ini, persiapan pentahapan anggaran telah dilakukan sejak dini. Di samping itu, Menkeu juga mengharapkan agar Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan DJPB dapat mencermati secara bersama terkait permasalahan over-budgeting, yaitu pengalokasian anggaran yang nilainya terlalu besar.

“Kalau kita memperbaiki dari sisi perencanaan, akurasi dari anggaran dan proses persiapan pelaksanaan anggaran, termasuk inisiatif untuk melakukan pentahapan dalam pencairan, maka dampak dari APBN itu akan lebih merata sepanjang tahun dan kualitasnya akan semakin baik”, jelas Menkeu.

Selanjutnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa terdapat tantangan yang cukup berat pada akhir tahun ini. Kementerian Keuangan harus mampu memastikan ketersediaan kas negara untuk melakukan pembayaran tagihan negara. Selain itu, terdapat risiko penumpukan tagihan dari satuan kerja (Kementerian/Lembaga) melalui pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN, yang berimbas pada meningkatnya jumlah pengajuan SPM pada akhir tahun.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Keuangan melalui DJPB telah menggunakan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Modul Penerimaan Negara Generasi ke-II (MPN-G2) yang memungkinkan administrasi belanja dan penerimaan negara berjalan secara terintegrasi dan online. Hal ini akan membuat kondisi seperti antrian panjang dari satuan kerja yang mengajukan tagihan pembayaran melalui front office KPPN relatif dapat dikurangi dan terkelola dengan baik. (fir)