Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu: Jaminan Kesehatan Warga Miskin Tak Bebani APBN

 

Jakarta, 27/02/2013 MoF (Fiscal) News – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai menerapkan jaminan kesehatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah pada 2014 mendatang. Menteri Keuangan (Menkeu) Agus D.W. Martowardojo mengatakan, untuk bergabung dalam BPJS, maka akan dikenakan biaya sebesar Rp15.000 per jiwa per bulannya. Rendahnya premi yang ditetapkan tersebut  tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Semua itu sesuai dengan kapasitas fiskal kita, terkait dengan itu (BPJS) semua ada di APBN,” ujar Menkeu pada Rabu (27/2) di Jakarta. 

Nantinya, menurut Menkeu, BPJS akan menjamin 86 juta penduduk yang masuk kategori miskin dan berpenghasilan rendah. Jumlah itu disepakati dalam rapat koordinasi yang dilakukan kementerian-kementerian terkait. "Artinya, itu melalui pembahasan tentang sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam APBN, jumlah 86 juta, dan itupun nanti kita mengalokasikannya sejalan dengan kesiapan dari terkait datanya," ujar Menkeu. Anggaran BPJS nantinya akan menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Menkeu menjelaskan, Silpa yang akan dipakai nantinya merupakan Silpa APBN 2014.  

Selain itu, Pemerintah saat ini juga sudah mulai membangun skema BPJS. Menkeu  menambahkan, Kementerian Kesehatan juga perlu mempersiapkan fasilitas, mulai dari perawatan kesehatan, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) hingga rumah sakit, serta kesiapan sumber daya manusia. Menkeu menegaskan bahwa pemerintah sangat serius dalam mewujudkan jaminan kesehatan ini. Dengan program ini, peningkatan jaminan sosial bagi masyarakat diharapkan dapat berjalan dengan baik. "Ini adalah program yang akan dicanangkan pada pertengahan 2014, dan ini akan berlanjut sampai 2019. Basis datanya berdasarkan APBN," tukas Menkeu.(nic)