Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu: Kasus Paulus sudah Sesuai Hukum


 

Jakarta, 30/04/2010 MoF (Fiscal) News - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi tanggapan soal kasus Paulus Tumewu terkait pengemplangan pajak. “Saya tidak tahu yang ditanyakan, Kalau ada komisi yang menginvestigasi Dirjen Pajak bisa ditanya dan dokumen yang bersangkutan, bisa dilihat,” ujar Menkeu saat ditemui di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta hari ini, Jumat (30/04).

Menurut Menkeu, sesuai aturan hukum, proses yang dijalani Paulus sesuai bila menggunakan pasal 44B. “Namun sesuai aturan hukum, yang bersangkutan memiliki kewajiban yang kemudian ditemukan. Dari temuan Dirjen Pajak yang bersangkutan bersedia menggunakan pasal 44B. itu secara hukum diperbolehkan,” tutur Menkeu. Hal tersebut juga telah dikonsultasikan dengan pihak Kejaksaan saat itu. “Jadi punishment kepada yang bersangkutan dengan mengharuskan empat kali lipat atau 400%,” pungkasnya.

Menkeu menjelaskan, jika ada yang mengklaim tagihan meningkat, dapat dilihat dari mekanisme pajak di dalam.  “Kita audit lagi kalau ada hal-hal yang tidak valid, bagian keuangan akan kita periksa,” imbuhnya.(sel)