Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu: Ketimpangan Tidak Dapat Diterima

Jakarta, 10/03/2017  Kemenkeu - Ketimpangan antar daerah di Indonesia memang masih terasa, karena kesempatan menikmati fasilitas dasar di masing-masing daerah dapat berbeda . Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberi kuliah umum di Universitas Harvard, Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo memiliki keinginan yang kuat untuk merubah tren ketimpangan antar daerah, untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.


“Inequality ini menurut saya tidak dapat diterima,” tegas Menkeu saat menjadi dosen tamu dalam Albert H. Gordon Lecture: The New World Order, Call for a Coordinated Global Response pada Rabu (07/03) waktu setempat.


Dari data yang disampaikan Menkeu, di Jakarta sebagai sebuah ibu kota negara, kemungkinan tidak mendapatkan sanitasi yang baik “hanya” berkisar 6 persen. Sementara daerah seperti Maluku atau Papua, angka ini dapat mencapai 98 persen. “Bandingkan juga dengan anak yang lahir di Jakarta, paling tidak memiliki orang tua yang lulus sekolah menengah atau tinggi. Sementara itu di Maluku atau Nusa Tenggara, bisa jadi lahir dari orang tua dengan tingkat pendidikan lebih rendah,” kata Menkeu .


Untuk itu, pada 3 Januari 2017, pemerintah menyatakan komitmennya untuk mengurangi ketimpangan kesempatan dan pendapatan. Pemerintah akan meningkatkan investasi di bidang infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial. “Pemerintah berencana mengalokasikan belanja pendidikan terhadap pelatihan tersier, teknis, dan kejuruan,” tambahnya. (as/rsa)