Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan arahannya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 di Aula Dhanapala, Jakarta (21/02)

Menkeu Kritik K/L Yang Belum Optimal Dalam Mengelola Anggaran

Jakarta, 21/02/2018 – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya peran para Kementerian/Lembaga (K/L) untuk benar-benar menggunakan alokasi anggarannya untuk kemakmuran dan kepentingan rakyat Indonesia. Hal ini disampaikannya pada Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 dengan tema ‘Modernisasi dan Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran untuk Mengawal APBN yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel,’ di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (21/02).

“Tema kita tahun ini adalah bagaimana kita bisa mengakselerasi pertumbuhan secara lebih inklusif artinya kualitasnya menjadi lebih baik. Jadi kalau kita ingin konsisten dengan temanya maka bagaimana kita semua bekerja sama untuk membuat 2.220 triliun dan 847,4 triliun yang dikelola oleh Bapak Ibu sekalian itu bisa menjadi instrument yang mendorong pertumbuhan yang lebih baik,” kata Menkeu di depan perwakilan K/L.

Pada acara ini Menkeu juga menyampaikan kritik kepada para K/L yang dinilai belum optimal digunakan mengelola anggarannya. “Kita punya tujuan, kita punya uang, tapi kalau sampai tidak bisa mengeksekusi itu adalah kekonyolan kita sendiri. Kesalahan tidak kepada siapa-siapa tapi kita semua, anda semua sebagai penanggung jawab untuk bisa membelanjakan Rp847,4 triliun secara baik,” tambahnya.

“52.400 revisi DIPA. Jumlah Satker kita di seluruh Indonesia sekitar 26.000. Ini artinya setiap satker melakukan revisi. Itu artinya, narasinya adalah waktu anda membuat perencanaan anggaran yang penting saya dapat uangnya dulu, nanti belakangan saya pikirkin uangnya untuk apa. How bad that habit is. Jelek sekal. Jelek sekali kelakuan dan kebiasan itu,” kecam Menkeu memberikan contoh buruknya system perencanaan anggaran di beberapa K/L.

Lebih jauh Menkeu mengkritisi sikap mental tersebut yang berarti para birokrat tidak menghormati kedaulatan rakyat selaku pembayar pajak. “Itu berarti kita tidak menghormati bahwa uang itu kita kumpulkan dari rakyat untuk kembali ke rakyat dan kita sebagai birokrat memikirkan terus, terus dan terus, bagaimana sih sebetulnya tahun depan akan lebih baik supaya masyarakat merasakan dampak positif dari keuangan negara. Kalau perasaan ini tidak ada di dalam hati, pikiran bapak/Ibu sekalian, maka APBN bisa bertambah terus, namun dampaknya buat ekonomi dan masyarakat akan tetap stagnan,” tambahnya.

“Kelemahan kita didalam menggunakan uang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan itu perlu terus-menerus diperbaiki,” tegasnya.

Untuk itu, ke depan, Menkeu berencana untuk melakukan punishment berupa pemberian penilaian buruk dan pemotongan anggaran terhadap K/L yang tidak mampu melakukan perencanaan anggaran secara baik. “Saya minta kepada Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan, mungkin selain saya memberikan tadi prestasi, tahun depan saya akan melakukan punishment saja, anggarannya (akan) saya potong,” pungkas Menkeu. (btr/ind/rsa)