Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pidato pada Pembukaan Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan RKA Tahun 2019 Kementerian Perhubungan di Gedung Karya Kementerian Perhubungan, Jakarta, pada Kamis (01/02).

Menkeu: Libatkan Swasta Dalam Pembangunan Bernilai Ekonomis

Jakarta, 01/02/2018 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pentingnya jajaran di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja kreatif melibatkan sektor swasta dalam pembangunan yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan APBN akan lebih dioptimalkan untuk sektor-sektor yang bersifat sosial seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan dan pemerataan ekonomi.  

Hal ini disampaikan Menkeu pada Pembukaan Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan RKA Tahun 2019 Kementerian Perhubungan di Gedung Karya Kementerian Perhubungan, Jakarta, pada Kamis (01/02).

“APBN adalah instrumen kita untuk menciptakan suatu proses pembangunan yang berkelanjutan. Dan fungsinya adalah sebagai fungsi untuk bisa melakukan alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pada saat ekonomi kita sudah relatif stabil sekarang ini maka APBN fokusnya adalah kepada fungsi alokasi dan fungsi distribusi,” tegas Menkeu.

“Maka ini adalah fungsi APBN bagaimana kita bisa meng-create suatu lingkungan yang bisa memperbaiki dari distribusi dan alokasi. Dan oleh karena itu, kita akan melakukannya dengan sangat selektif,” tambahnya.


Sedangkan proyek-proyek yang bersifat profitable, Menkeu menekankan agar Kemenhub mampu berpikir kreatif dan inovatif dengan melibatkan pihak-pihak swasta. “Oleh karena itu kita akan terus mencoba mengupayakan agar APBN bisa dfokuskan kepada bidang atau kegiatan di mana tidak ada private sector interest masuk ke situ,” tegas Menkeu menggarisbawahi pentingnya keterlibatan swasta dalam bidang-bidang yang profitable dan menarik secara ekonomis.

Dalam kesempatan ini, Menkeu juga mencontohkan bagaimana mengalokasikan APBN secara bijaksana namun tetap mampu membangun proyek-proyek yang diperlukan. “Kalau hari ini Menteri Perhubungan selalu bertanya dimana anggaran harus dilakukan duluan. Saya selalu dihadapkan pada pilihan LRT (light rail transit) di Palembang, Jakarta sekarang hampir semua kota minta, Medan, Bandung, Surabaya, railways di Sulawesi. Kita semuanya harus mulai memikirkan yang mana yang memiliki nilai tambah tertinggi dan appetite dari swasta paling rendah, disitulah letak APBN. Tapi kalau jalur itu sudah bagus, gemuk dan pasti banyak purchasing power anda barangkali hanya butuh APBN 10%, 90%-nya bisa swasta,” jelas Menkeu mencontohkan.
     
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut Binsar Pandjaitan juga menegaskan bahwa APBN tidak akan mampu membiayai seluruh kebutuhan program dan proyek pembangunan. Untuk itu diperlukan peran aktif swasta dalam pembangunan. “Yang paling penting lagi, dari Bu Ani (Menkeu) ingatkan, bagaimana swasta itu bisa masuk dalam pembangunan. APBN itu maksimum 25%-30% bisa mentransfer semua program untuk pembangunan. Sisanya kita harus kreatif (misalnya melibatkan swasta pada proyek-proyek yang bersifat ekonomis). Tadi sudah dijelaskan kalau kita bertumpu pada APBN tidak akan mampu (membiayai seluruh proyek),” kata Menko Maritim.

“Semua proyek-proyek yang return-nya rendah itulah jadi proyeksi APBN. Jadi proyek-proyek yang return-nya tinggi kita serahkan ke private sector, Pemerintah hanya menjadi fasilitator,” pungkas Menko Maritim. (btr/ind/rsa)