Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu Minta Masyarakat Tenang Hadapi AEOI

Jakarta, 09/06/2017 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat untuk tenang dalam menghadapi Automatic Exchange of Information (AEOI), hal ini disampaikannya pada konferensi pers yang dilakukan d Aula Çakti Budhi Bhakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Jumat sore (09/06).

"Kami menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak perlu resah dengan apa yang disebut dengan AEOI ini. Karena yang wajib melaporkan saldo account adalah lembaga keuangan. Masyarakat ya tetap saja melakukan (kegiatan perekonomian) seperti biasa, bayar pajak setahun sekali kalau pendapatan diatas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP)," ujar Menkeu.

Selain hal tersebut, Menkeu menjelaskan bahwa tidak ada beban pajak tambahan yang dikenakan atas rekening nasabah, data yang digunakan pun hanya untuk melengkapi basis data perpajakan, dan peraturan perundangan menjamin kerahasiaan data masyarakat yang disampaikan lembaga keuangan kepada DJP.

AEOI adalah sebuah kesepakatan pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan yang diikuti oleh 100 negara di seluruh dunia. Kebutuhan akan adanya pertukaran informasi keuangan ini didasari pada adanya perusahaan dan juga individu super-kaya yang melakukan praktek penghindaran pajak. Dengan AEOI, pemerintah akan menjadi lebih mudah untuk melacak kekayaan mereka.

Untuk dapat melaksanakan AEOI, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes selaku voluntary working group yang didirikan negara-negara anggota OECD dan negara lainnya yang setuju untuk mengimplementasikan keterbukaan akses informasi keuangan memberikan beberapa persyaratan, antara lain adanya peraturan primer dan peraturan sekunder, sistem informasi dan teknologi yang sesuai standar baik dari sisi sekuriti, dan code of conduct.


Selain itu, pelaporan informasi keuangan juga akan menggunakan standar pelaporan yang sama (Common Reporting Standard). Semua persyaratan ini sudah harus siap paling lambat tanggal 30 Juni 2017 agar Indonesia bisa mengikuti penerapan AEOI pada tahun 2018. (ws/rsa)