Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu Nilai Logis, Cukai Rokok untuk Iuran BPJS Kesehatan

Jakarta, 06/11/2017 Kemenkeu - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau (BPJS) Kesehatan mengalami defisit Rp 9 triliun. Pemerintah pun mencari berbagai sumber pendanaan untuk menutupi kekurangan di 2018. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sudah memilih cukai rokok sebagai dana talangan untuk iuran BPJS Kesehatan. Namun untuk tahap awal, Menkeu meminta porsi lebih besar cukai tembakau.

"Banyak orang sakit disebabkan merokok sehingga menjadi salah satu solusi dianggap logis sesuai penerimaan negara berasal dari barang hasil tembakau," ujarnya di kantor Kemenko bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (06/11).

Menkeu juga memaparkan jika anggaran masih kurang masih bisa mengambil dari APBD masing-masing daerah. Untuk itu diperlukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Hitungannya akan lihat dan lakukan bersama Mendagri agar 2018 nanti APBD sudah ada pencantuman komitmen daerah dalam melakukan kontribusi pembayaran BPJS kesehatan," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan prinsip iuran BPJS Kesehatan bahwa negara memberikan suatu jaminan kesehatan kepada seluruh penduduknya. Namun Sri Mulyani mengungkapkan tidak semua penduduk memiliki kemampuan finansial untuk memperoleh akses kesehatan yang sama.

"Oleh karena itu dibuat mekanisme ada yang berdasarkan iuran dibayarkan pemerintah," kata Menkeu. (rsa/rsa)