Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu: Opini WTP Harus Dipertahankan

Jakarta, 22/05/2017 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan terkait prestasi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 dalam Konferensi Pers Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPP Tahun 2016 dan Hasil Pemeringkatan Standard and Poor's (S&P) di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti Gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (19/05).

BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2016, opini tersebut adalah opini audit terbaik dan pertama kali dicapai oleh Pemerintah selama 12 tahun terakhir, semenjak pertama kali LKPP disusun dan diaudit oleh BPK.

"Kami semua di jajaran Kementerian Keuangan merasa bahwa ini adalah suatu yang harus terus dijaga dan dipertahankan," jelas Menkeu.

Menurut Menkeu, hal ini menunjukkan peningkatan kualitas LKPP dari tahun ke tahun. Indikatornya dapat terlihat pada peningkatan jumlah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang mendapatkan opini WTP dari 56 laporan menjadi 74 laporan. Kemudian temuan LKPP turun dari 22 laporan menjadi 11 laporan, selain itu nilai transaksi antar entitas dan pencatatan transfer masuk dan transfer keluar Barang Milik Negara (BMN) diyakini kewajarannya serta pencatatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) lebih akurat dibanding tahun sebelumnya. Meskipun LKPP Tahun 2016 telah mendapatkan opini WTP, BPK menyampaikan masih terdapat temuan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan meskipun tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP Tahun 2016.

Menkeu menyampaikan apresiasi atas kinerja BPK dalam mengaudit LKPP. "Saya sangat menghargai kerjasama dengan BPK. Kita selama lebih dari dua bulan ini bekerjasama untuk melengkapi, merespons, menindaklanjuti berbagai macam temuan yang dilakukan oleh BPK dan melakukan follow-up untuk berbagai rekomendasi BPK," tegasnya.

Menkeu juga berpesan kepada seluruh jajaran Kemenkeu agar terus menjaga kualitas kinerja. "Jadi, hasil ini bukan sesuatu yang akan kita rayakan tapi justru akan menjadi cambuk bagi kita untuk terus menjaga reputasi maupun kinerja dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," pungkasnya. (ip/nr)