Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu Paparkan Penanggulangan Covid-19 Pada Pertemuan Tahunan ADB ke-53

Jakarta, 18/09/2020 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Covid-19 saat ini mempengaruhi situasi sosial dan ekonomi di semua negara di dunia. Maka dibutuhkan respon kebijakan yang cepat sekaligus tepat untuk menanganinya, sekaligus mencegah agar dampak dari pandemi ini tidak meluas. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi salah satu panelis dalam acara “Governors’ Seminar: Developing Asia Beyond the Pandemic” yang merupakan salah satu rangkaian dari Pertemuan Tahunan Asian Development Bank (ADB) yang ke-53, secara virtual pada Jumat (18/09).

“Covid-19 sudah mengontraksi ekonomi pada kuartal kedua sebesar 5,3%. Ini merupakan kontraksi pertama dan terdalam sejak krisis 1998 saat terjadi krisis finansial. Anda tidak dapat memulihkan ekonomi kecuali Anda menangani masalah Covid. Jadi kami merancang (perubahan) kebijakan pada tahun 2020 pada waktu yang sangat sulit ini, kami menangani melalui (perubahan) pada dukungan fiskal kami secara extraordinary,” kata Menkeu.

Menkeu mengatakan bahwa untuk pertama kalinya sejak 1998, Indonesia melakukan perubahan pada kebijakan defisit pada APBN menjadi lebih besar dari 3%. Menurut Menkeu, yang terpenting dari perubahan defisit anggaran ini adalah untuk membiayai program kesehatan agar pemerintah dapat melakukan pelacakan, pengujian, dan perawatan dalam upaya penanganan Covid-19, serta untuk menyediakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat.

Menkeu melanjutkan bahwa situasi ekonomi yang saat ini sedang dihadapi sangat berbeda dengan situasi krisis finansial di Asia atau global beberapa waktu lalu yang hanya berpangkal dari masalah finansial. Situasi yang ada saat ini lebih kompleks, dimana ada penyebaran virus yang langsung menyerang ke masyarakat, dan berakibat pada terganggunya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Menkeu menyebut bahwa itulah alasannya kenapa Pemerintah Indonesia memperluas jaring pengaman sosial.

“Kami memperluas program jaring pengaman sosial untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta juga untuk menstimulus sisi permintaan. Itu bisa mengurangi kontraksi ekonomi,” jelas Menkeu.

Selanjutnya, Menkeu menjelaskan bahwa perubahan defisit pada APBN juga dilakukan dalam rangka untuk memberikan dukungan pada dunia bisnis dan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas kelonggaran cicilan utang serta memberikan subsidi tertentu untuk outstanding debt. Pemerintah Indonesia juga memberikan jaminan tambahan untuk modal kerja baru agar mereka dapat memulai kegiatan ekonomi khususnya untuk industri manufaktur UMKM dan manufaktur padat karya.

Selain itu, Pemerintah juga berupaya agar dapat memulihkan ekonomi di tingkat daerah. Indonesia adalah negara yang besar. Maka Pemerintah juga berikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk dapat menggerakan perekonomian daerah supaya dapat memberikan kontribusi bagi pemulihan perekonomian. (nug/hpy/nr)