Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu: Penerapan BPJS 2014, Sesuai Kapasitas Fiskal Pemerintah

 

Jakarta, 28/02/2013 MoF (Fiscal) News - Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menegaskan, rencana pemerintah untuk mulai mengimplementasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada tahun depan, khususnya jaminan kesehatan bagi pekerja berpenghasilan rendah, tidak akan mengganggu ketahanan fiskal pemerintah nantinya. Hal ini ia sampaikan di Jakarta pada Rabu (27/2).
 
Hal tersebut, lanjutnya, dikarenakan koordinasi yang baik telah dilakukan jajaran pemerintah terkait guna mempersiapkan implementasi BPJS. "Semua itu sesuai dengan kapasitas fiskal kita, saya terkait dengan itu semua ada di APBN. Jadi artinya, itu melalui pembahasan tentang sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam APBN, jumlah 86 juta masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Menkeu.
 
Ia menambahkan, pemerintah sangat serius dalam mewujudkan BPJS ke depannya agar fungsinya dapat berjalan secara keseluruhan pada tahun 2019. Keseriusan tersebut, menurut Menkeu, terlihat dari terus dilakukannya persiapan-persiapan infrastruktur pendukung pelaksanaan BPJS ke depannya. Selain itu, serangkaian kebijakan pendukung terciptanya jaminan sosial bagi masyarakat juga terus dikaji pemerintah, sehingga nantinya didapatkan formula yang tepat bagi masyarakat. "Kementerian Kesehatan juga harus mempersiapkan fasilitas mulai dari perawatan kesehatan, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) sampai ke rumah sakit, juga kesiapan dari para pekerjanya. Dari tahun kemarin, pemerintah sudah lebih serius menangani BPJS," tuturnya.
(rja)