Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu: Pengendalian BBM Diharapkan Efektif

Jakarta, 13/03/2013 MoF (Fiscal) News - Pemerintah menyatakan tidak akan melakukan revisi kuota BBM bersubsidi jika nanti dilakukan proses perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2013. Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan, pemerintah lebih memilih pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dibanding merevisi kuota. Langkah ini dinilai lebih tepat untuk menjaga kesehatan fiskal negara. “Rencana pemerintah itu pengendalian. Apabila itu tidak efektif tentu penyesuaian harga BBM harus dipertimbangkan,” ujar Menkeu.

Menkeu mengatakan, pihaknya sebelumnya akan menunggu hasil dari langkah pengendalian BBM sebelum mengambil kebijakan penyesuaian harga. Diakui, memang kebijakan ini akan memukul masyarakat namun dirasa perlu untuk menjaga kesehatan fiskal. “Jika tidak ada keyakinan bahwa kuota dapat dijaga di sejumlah yang aman maka opsi kenaikan BBM tidak tertutup,” kata Menkeu.

Jebolnya kuota BBM selalu menjadi permasalahan fiskal tiap tahunnya. Pada tahun 2013 ini, jika tidak dapat dijaga maka kuota BBM berpotensi jebol ke angka 53 juta kilo liter dari kuota awal 46 juta kilo liter. “Kalau seandainya pemerintah mempunyai perencanaan pengendalian untuk itu saya berharap itu dapat efektif,” tutur Menkeu.

Sebelumnya, pada tahun lalu, pemerintah melakukan revisi kuota BBM dari 38 juta kilo liter dalam APBN menjadi 40 juta kilo liter pada APBN-P. Namun, meski telah dilakukan revisi kuota BBM, realisasi konsumsi BBM bersubsidi mencapai sekitar 44 juta kilo liter.

Sementara pada 2011, realisasi konsumsi BBM bersubsidi mencapai sekitar 41 juta kilo liter dari yang ditetapkan dalam APBN-P yakni 40,49 juta kilo liter. Fakta ini mengungkapkan dalam dua tahun terakhir, kuota BBM bersubsidi memiliki kecenderungan melebihi kuota yang ditetapkan. (nic)