Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu: Perlu Pendekatan Komprehensif Atasi Ketimpangan di Indonesia

Denpasar, 09/12/2016 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai, untuk mencari solusi kebijakan yang tepat, masalah ketimpangan perlu dilihat lebih dalam lagi. Hal ini mengingat, masalah ketimpangan di Indonesia tidak hanya terjadi sebatas antara si kaya dan si miskin, tetapi juga ketimpangan antarwilayah.

“Tidak hanya terjadi ketimpangan antara si kaya dan si miskin, tetapi perlu juga dilihat ketimpangan antarwilayah di Indonesia. Kita perlu melihat lebih dalam apa yang menjadi pendorong ekonomi di masing-masing wilayah dan jenis policy apa yang dibutuhkan, serta apakah skema desentralisasi fiskal yang ada masih ada ruang untuk diefektifkan,” jelas Menkeu di sela acara Annual International Forum on Economic Development and Public Policy Unlocking Public And Private Investment: Role Of Financial Sector, Kamis (08/12) di Denpasar, Bali.

Dalam konteks tersebut, lanjutnya, pemerintah terus menjalankan reformasi di bidang ekonomi. Dari sisi fiskal, konsentrasi reformasi bergerak ke sisi pendapatan. “Bukan berarti sisi belanja tidak disentuh,” katanya. Ia menambahkan, setelah berhasil mereformasi belanja subsidi energi ke belanja infrastruktur, pemerintah kini tengah memikirkan mekanisme alokasi subsidi agar lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, hal terpenting  terkait alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah besarnya alokasi belanja untuk membantu kaum miskin serta desain penyalurannya yang lebih menjamin ketepatan sasaran dan pencapaian tujuan. Di sisi lain, reformasi fiskal dari sisi pendapatan tidak hanya berkonsentrasi kepada perubahan regulasi, tetapi juga aspek administrasi dan penggunaan teknologi informasi.

Pemerintah sendiri telah membuktikan keseriusannya dalam melakukan reformasi ekonomi. Hal ini tercermin dari 14 paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan sejauh ini. Hal tersebut, menurut Menkeu, menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara di dunia yang melakukan reormasi kebijakan yang ambisius dengan kemauan sendiri.

“Dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan satu dari sangat sedikit negara di dunia yang melakukan ambitious policy reform dengan kemauan sendiri. Kalau lah terjadi di negara lain, biasanya ketika dalam skema bantuan IMF,” katanya.(nv)