Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu: PNBP dari Sektor Perikanan Harus Dibenahi

Jakarta, 22/12/2015 Kemenkeu - Sebagai sektor yang potensial, kelautan dan perikanan perlu didorong agar dapat menjadi penyumbang besar dalam penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan melakukan klasifikasi pengusaha yang terlibat di bidang tersebut. “Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan harus bisa dibenahi supaya kapal-kapal yang klasifiakasinya bukan pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM), bisa membayar PNBP dengan benar sehingga kita bisa liat ada keadilan di laut,” kata Menteri Keuangan saat penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, pekan lalu.


Menurut Menkeu, sektor perikanan adalah salah satu sektor yang dapat memberikan penerimaan negara secara signifikan, jika ada kedisiplinan dalam pengelolaannya. “Jadi sangat baik kalau kita dalam mengelola ekonomi ini berangkat dari ketertiban dan kedisiplinan,” kata Menkeu. Dengan usaha KKP menertibkan penangkapan ikan ilegal, saat ini sudah ada catatan penangkapan ikan di wilayah Indonesia . “Dengan penertiban ini, penangkapan ikan jadi lebih disiplin,” tegasnya.


Di kesempatan yang sama, Menteri KKP Susi Pudjiastuti juga menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah terus dilakukan, untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan laut masa depan bangsa. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo. “Ini saatnya kita membuktikan bahwa perikanan adalah sektor yang potensial di Indonesia, dan sektor yang bisa memberikan penerimaan negara yang signifikan buat semua,” kata Susi. (as)