Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu Sampaikan Perkembangan Peraturan Pelaksanaan UU Mata Uang

Jakarta, 22/11/2011 MoF (Fiscal) News - Menteri Keuangan (Menkeu) Agus D.W. Martowardojo dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (21/11) di Jakarta. Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI Emir Moeis tersebut mengagendakan Permodalan Bank Indonesia, Persiapan Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Mata Uang, dan Kredit Macet Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) korban bencana/erupsi Merapi Yogyakarta.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu menyatakan bahwa Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Indonesia akan segera menyelesaikan dan menerbitkan Peraturan Pelaksaan Amanat UU tentang Mata Uang. "Ini sudah sampai pada pembahasan internal di Bank Indonesia, untuk kemudian kami  akan menetapkan tanggal-tanggal di mana hal itu akan selesai, selanjutnya akan membentuk tim (Kemenkeu dan BI) untuk sosialisasi secara bersama," jelas Menkeu.

Menkeu memaparkan, Peraturan Pelaksaan UU tentang Mata Uang meliputi ketentuan mengenai ciri desain dan kriteria bahan baku rupiah, ketentuan mengenai tata cara pengedaran rupiah, ketentuan mengenai penggantian atas rupiah yang dicabut dan ditarik, kriteria rupiah yang lusuh atau rusak yang akan diberikan penggantian. "Itu semua akan diatur dan diterbitkan melalui peraturan Bank Indonesia, dengan PIC (Person In Charge)-nya Bank Indonesia," jelasnya.

Sementara, Peraturan Pelaksaan UU tentang Mata Uang terkait tugas, wewenang dan tanggung jawab  Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). "Itu diatur dalam perpres, dan PIC (Person In Charge) nya adalah BIN (Badan Intelijen Negara). Turut hadir dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Keuangan I Ani Ratnawati dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya.(ak)