Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu Serahkan LKPP pada BPK

Jakarta, 29/03/2017 Kemenkeu – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati selaku wakil pemerintah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan di Auditorium Badan Pemeriksan Keuangan, Jakarta (29/03). Nantinya LKPP tersebut akan diaudit dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disusun sebagai Undang-Undang mengenai laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN.

Dalam LKPP 2016 (unaudited), terdapat capaian indikator hasil pembangunan antara lain berupa penurunan angka gini ratio, tingkat kemiskinan, dan pengangguran. Tercatat, gini ratio turun dari 0,4 menjadi 0,39, angka kemiskinan turun menjadi 10,9 persen, dan angka pengangguran turun menjadi 5,6 persen.

Selanjutnya, dalam Laporan Realisasi APBN tercantum realisasi pendapatan dan hibah negara sebesar Rp1.555,1 triliun, belanja negara sebesar Rp1.860,3 triliun, pembiayaan neto sebesar Rp331,0 triliun. Kemudian, tercatat defisit sebesar Rp305,2 triliun, dan SiLPA sebesar Rp25,8 triliun, sehingga persentase defisit terhadap PDB adalah 2,5 persen. “Hal ini berarti pelaksanaan APBN 2016 tidak melanggar ketentuan undang-undang di mana batas defisit yang diperbolehkan adalah 3% dari total PDB,” ungkap Menkeu.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para Pimpinan dan Tim Auditor BPK atas kerja sama dalam pelaksanaan pemeriksaan LKPP Tahun 2016. "Semoga kerja keras ini dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan  keuangan negara. Pada akhirnya memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur," tutup Menkeu

Sebagai informasi LKPP Tahun 2016 terdiri dari tujuh bagian, yaitu Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan. (ws/ik)