Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan penjelasan mengenai sinergi antara DJP dan DJBC dalam acara seminar Hari Oeang dengan tema “Sinergi Reformasi di Bidang Perpajakan dan Bea Cukai” di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta (25/10)

Menkeu: Sinergi DJP dan DJBC Permudah Fungsi APBN dan Pelayanan Masyarakat

Jakarta, 26/10/2017 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa sinergi dua institusi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sangat penting yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa menjalankan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi maka APBN sebagai instrumen fiskal harus sehat dan kredibel.

“Lebih dari 75% pendapatan negara didapat dari perpajakan dan itu adalah dari dua institusi ini. Kalau bekerja sama, maka tidak hanya bekerja menjadi lebih ringan namun juga hasilnya akan lebih baik dan masyarakat dunia usaha menjadi lebih ringan juga,” ungkap Menkeu pada Seminar Hari Oeang dengan tema “Sinergi Reformasi di Bidang Perpajakan dan Bea Cukai” di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Rabu, (25/10).

Menkeu melihat sinergi di dalam reformasi perpajakan menjadi sebuah kesempatan, fondasi untuk menjalankan empat pilar reformasi. Empat pilar reformasi itu adalah peraturan perundang-undangan, business process dan struktur organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk insentif dan disiplin serta Teknik Informasi (TI) infrastruktur. Selain itu, sinergi keduanya jugamenciptakan suatu kemudahan serta pelayanan pemerintah yang lebih baik.

“Empat pilar itu bisa berdiri tegak dan menghasilkan hasil yang baik apabila fondasi sinergi itu dibangun oleh kedua Direktorat Jenderal ini terus melakukan sinergi, dan saya senang beberapa langkah sudah dilakukan yang pertama dirasakan oleh dunia usaha adalah Anda tidak perlu memiliki dua identitas yang berbeda. Tadinya (yang satu) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang satu tadinya NIK (Nomor Induk Kependudukan). Sekarang NPWP identik dengan NIK,” jelas Menkeu. (ip/nr)