Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu Tetapkan Pedoman Pelaksanaan E-Auction

Jakarta, 13/07/2016 Kemenkeu - Lelang melalui internet (e-auction) menjadi salah satu inovasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal modernisasi pelaksanaan lelang. Salah satu keunggulan e-auction adalah pelaksanaan lelang menjadi lebih praktis, karena peminat lelang dapat menawar dari mana saja, tanpa perlu hadir langsung.

Sebagai pedoman pelaksanaan e-auction, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet. Sesuai peraturan ini, e-auction dapat digunakan untuk lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, maupun lelang noneksekusi sukarela.

Pelaksanaan e-auction sendiri hanya dapat dilakukan terhadap barang yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II. Permohonan e-auction hanya dapat diajukan oleh penjual yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penawaran e-auction terdiri atas penawaran tertutup (close bidding) dan penawaran terbuka (open bidding). Dalam penawaran tertutup, penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang hanya dapat diketahui oleh peserta lelang lainnya setelah daftar penawaran lelang dibuka oleh pejabat lelang. Sementara, dalam penawaran terbuka, penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang dapat diketahui oleh peserta lelang lainnya yang telah menyampaikan penawaran. (nv)