Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu Yakini Zakat dan Wakaf Bantu Pecahkan Masalah Pembangunan

Jakarta, 30/11/2015 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro meyakini, jika dikelola dengan format yang baik, zakat dan wakaf dapat membantu memecahkan masalah sosial ekonomi terkait pembangunan di Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) periode 2015-2019 di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (27/11).


Sebelumnya Menkeu mengungkapkan, masalah sosial terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini yaitu kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial. “Isu terbesar masalah sosial yang dimiliki republik ini yang pertama kemiskinan, masih 11 persen. Yang kedua, pengangguran masih sekitar 6 persen. Ketiga, GINI ratio masih 0,4 (persen),” ungkapnya.


Sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, Menkeu menilai, Indonesia sangat berpeluang dapat memecahkan ketiga persoalan tersebut dengan memanfaatkan apa yang telah ada dalam sistem ekonomi syariah, khususnya zakat dan wakaf.


Lebih lanjut ia mengungkapkan, secara sederhana, zakat dapat diartikan sebagai suatu bentuk subsidi dari masyarakat mampu kepada yang tidak mampu. Jika dapat dilakukan secara berkesinmabungan dan dikelola dengan baik, ia meyakini zakat dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan.


“Zakat itu kalau kita terjemahkan adalah bagaimana orang yang mampu secara finansial kemudian memberikan atau menzakatkan sebagian hartanya secara teratur. Dan yang paling penting, yang diberikan itu bisa dimanfaatkan untuk orang yang membutuhkan, ini semacam subsidi yang tepat sasaran,” tambahnya.


Selain itu, Menkeu juga meyakini perkembangan sektor properti di Indonesia dewasa ini juga diikuti oleh perkembangan pembangunan wakaf. Pembangunan wakaf, lanjutnya, di sisi lain juga memberikan manfaat tersendiri, khususnya tekait penyerapan tenaga kerja.


“Kalau melihat luar biasanya perkembangan sektor properti di Indonesia, harusnya pembangunan wakaf itu bisa seirama dengan pembangunan sektor properti tersebut. Kalau wakaf itu dikembangkan, hasilnya juga bsia dipakai untuk mendorong pemberdayaan umat, sekaligus membantu memecahkan masalah sosial ekonomi pembangunan,” ungkapnya.


Menkeu berharap, Indonesia dapat terus mengembangkan ekonomi syariah dalam konteks pengelolaan yang lebih modern. Dengan demikian, bukan tidak mungkin apa yang diterapkan di Indonesia nantinya akan menjadi contoh bagi banyak negara lain dalam menyelesaikan masalah pembangunannya.(nv)