Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menko: Atasi Ketimpangan, Menuju Ekonomi Berkeadilan

Jakarta, 30/05/2017 Kemenkeu- Sejak kuartal ke-empat tahun 2016, pemerintah berhasil memperkecil ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya melambat. Beberapa cara ditempuh oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan, salah satunya dengan mendorong pembangunan infrastruktur.

“Sebetulnya sudah lama disadari bahwa infrastruktur merupakan sektor penting. Maka dari itu pemerintah mengundang para investor untuk melakukan investasi di bidang infrastruktur,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Darmin Nasution dalam Diskusi Indonesia Menuju Ekonomi Berkeadilan - Kebijakan Mengatasi Ketimpangan, Selasa (30/05) di Jakarta.

Hadir pula dalam acara tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofjan Djalil, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo, Ekonom Senior Raden Pardede, Sekretaris Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto, Peneliti Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Bagus Takwin, dan Kepala Ekonom Bank Dunia Vivi Alatas.

Pemerintah juga terus mencoba merumuskan beberapa sektor yang sebetulnya merupakan fondasi dari ekonomi yaitu industri manufaktur, pariwisata dan perikanan. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah penerapan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi sehingga Indonesia semakin menarik dan semakin kompetitif untuk destinasi investasi baik dalam maupun luar negeri.

Dikutip dari situs Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian (Kemenko), meskipun gini ratio cukup menurun, ketimpangan ekonomi masih terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi di masyarakat ini, pemerintah terus menggenjot dan mempercepat pembangunan secara merata.

Hal ini terkonfigurasi dalam Kebijakan Pemerataan Ekonomi terdiri atas tiga area utama, yaitu: (1) kebijakan pemerataan lahan; (2) kebijakan pemerataan kesempatan; dan (3) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

Acara diskusi ini merupakan kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), The Jakarta Post dan Tenggara Strategics. Dan merupakan seri pembuka dari rangkaian diskusi serial yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi terkait Kebijakan Pemerataan Ekonomi. (nr/rsa)