Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menko:KEK Percepat Pemerataan Ekonomi

Jakarta, 04/08/2017 Kemenkeu- Pemerintah mendorong infrastruktur pengembangan industri dan pariwisata melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk pemerataan ekonomi.

“Pengembangan KEK sebagai infrastruktur industri merupakan satu dari sekian kebijakan strategis pemerintah untuk mendorong atau mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan paling tidak antar daerah atau antar wilayah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution dalam acara KEK: Tinta Kemerdekaan dari Pinggiran di Jakarta (01/08).

Menko menjelaskan, sejak tahun 2012 hingga Juni 2017, pemerintah telah menetapkan 11 KEK. Ada 7 KEK bertema manufaktur dan 4 KEK bertema kepariwisataan. Pemerintah juga merencanakan ada 25 KEK sampai tahun 2019.

“Upaya reformasi di sektor investasi ini terus menjadi prioritas utama pemerintah dalam mempermudah kesempatan berusaha di tanah air,“ lanjutnya.

Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto menambahkan, pemerintah terus membuka dan memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas fiskal maupun non fiskal bagi investasi di Indonesia, khususnya di KEK.

Tiga tujuan utama KEK antara lain: percepatan pembangunan, (terutama di luar Jawa), pengurangan kesenjangan (intra dan inter wilayah) dan daya saing ekonomi melalui nilai tambah dan rantai nilai atas bahan mentah atau sumber daya alam nasional.

Dikutip dari situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Menko juga menginformasikan bahwa Pemerintah dalam waktu dekat akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pendampingan Pelaksanaan Investasi (Investment Task Force). Satgas tersebut berupa Satgas Nasional, Satgas Sektor di Masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L), dan Satgas Pemda untuk penyelesaian perizinan secara terintegrasi (end to end).

“Satgas ini yang akan bertanggung jawab memonitor, melayani, dan membantu menyelesaikan perizinan, termasuk di KEK. Tanggung jawab birokrasi itu adalah melayani. Kita tidak bisa terus menerus membiarkan investor kerjanya hanya mengurus izin,” tegasnya.