Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menteri PPN Sampaikan Kebijakan Pinjaman Luar Negeri Indonesia

 


Jakarta, 20/01/2011 MoF (Fiscal) News - Dalam rapat kerja Pemerintah dengan Komisi V DPR RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menyampaikan kebijakan Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang dilakukan Pemerintah. Hal ini disampaikannya di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (20/1).

Armida mengatakan PLN harus didudukkan dalam kerangka besar, bukan hanya sekedar pinjaman atau pendanaan semata. "PLN ditujukan untuk pembangunan capacity building, project-project program yang bisa mendatangkan investasi baik domestik atau asing, sehingga PLN pada akhirnya memberikan kontribusi multi player effect terhadap pembangunan," ucap Armida.

Sejak 2009, dalam Jakarta Commit tertuang mekanisme dimana penentuan peminjaman ditentukan oleh penerima bantuan. “di Indonesia, pengaturannya adalah Kementerian/Lembaga yang menerima pinjaman untuk menyusun country partnership strategy, disesuaikan dengan prioritas Rancangan Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014” pungkas Armida. (
adt)