Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Microfinance Syariah Dorong Penguatan Inklusi Keuangan Syariah Nasional

Jakarta, 14/05/2016 Kemenkeu - Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam rangkaian acara Sidang Tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-41 yang akan diselenggarakan 15-17 Mei 2016. Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai salah satu host dari rangkaian acara, menggelar seminar dengan tema “International Seminar on Islamic Microfinance for Poverty Alleviation in OIC (Organisation  of Islamic Cooperation) Member Countries” di Bogor pada Sabtu (14/05).

Dalam seminar ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brojonegoro, memberikan keynote speech mengenai peluang Indonesia dalam industri keuangan inklusif syariah secara global. Menurut Menkeu, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk meraih kesuksesan dalam penguatan inklusi keuangan syariah melalui microfinance syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan produk-produk Bank Umum Syariah (BUS) untuk usaha mikro-kecil dan menengah. "Beberapa BUS di Indonesia, telah membuka lebar produk kegiatan mereka dengan menjangkau usaha mikro-kecil dan menengah seperti BRI Syariah, Warung Mikro BSM dan lainnya", jelas Menkeu dalam sambutannya.

Secara historis, Indonesia telah menjalankan program microfinance berupa Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan bentuk kredit Usaha Rakyat (KUR). BRI bila dibandingkan dengan bank lainnya, baik BUMN maupun swasta telah mampu mencapai keuntungan terbesar. Para nasabah BRI berada di area pedesaan dengan jumlah yang besar meskipun memiliki skala modal yang kecil. Keuntungan yang diperoleh didorong dengan karakteristik unik dari para nasabah, yaitu komitmen untuk mengembalikan kredit tepat waktu.

Karakter tersebut melekat pada bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha mikro-kecil dan menengah sehingga kegiatan microfinance konvensional mampu bertahan. Dengan seiringnya waktu, microfinance syariah berkembang dengan lahirnya perbankan dan keuangan syariah secara nasional. BMT adalah salah satu institusi keuangan mikro dengan program inklusi keuangan. "Dalam sistem konvensional, microfinance dilakukan dalam bentuk bunga sedangkan syariah microfinance diterapkan dengan sistem bagi hasil. Tentunya, sistem ini mampu mendorong keberhasilan program inklusi keuangan oleh BMT di Indonesia", tegas Menkeu.

Sebagai informasi, Perhimpunan Baitul Maal wa Tamwil (PBMT) dan Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) turut menjadi co-partner dalam acara yang mengundang sekitar 70 delegasi negara OIC, akademisi, mahasiswa, dan beberapa praktisi yang terjun di industri keuangan inkusif syariah. (rsa)