Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Minimal 1 Bulan Kerja, Buruh Bisa Dapat THR

Jakarta, 02/05/2016 Kemenkeu - Dalam rangka perayaan Hari Buruh Internasional 2016, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja di Indonesia. Komitmen tersebut merupakan program pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla seperti yang diamanatkan dalam pasal 100-101 UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


Untuk menjalankan amanat UU, Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait salah satunya melakukan berbagai terobosan dan program, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 6 Tahun 2016 mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) Keagaamaan.


Dalam informasi yang dilansir dari Biro Humas Kemnaker dan Tim PKP Kemkominfo, Permenaker tersebut mengatur pekerja/buruh tetap mendapatkan THR yang dibagi sesuai dengan masa kerja yang telah dilalui. Sebelumnya, masa kerja minimal pekerja/buruh untuk mendapatkan THR adalah 3 bulan, sementara saat ini dari mulai bulan 1, buruh berhak mendapatkan THR.



Dalam aturan tersebut, besaran ini tidak berlaku apabila THR keagamaan yang diterima pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja/peraturan perusaaan/perjanjian kerja bersama/ kebiasaan yang telah dilakukan bernilai lebih besar.


Bagi pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh, akan dikenai sanksi administratif. Sementara itu, bagi pengusaha yang terlambat membayar THR, akan dikenai denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar terhitung sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. (as)