Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Momentum Amnesti Pajak untuk Memutus Ketidakpercayaan Publik

Jakarta, 20/10/2016 Kemenkeu - Rasio penerimaan pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan beberapa negara lainnya di kawasan. Atas dasar itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa reformasi perpajakan adalah suatu keharusan. Program amnesti pajak yang tengah berlangsung saat ini, merupakan bagian dari kebijakan besar untuk memutus ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara negara.


“Momentum ini diharapkan bisa menjadi titik balik bagi pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan yang pernah luntur antara pembayar pajak dan negara,” jelas Menkeu saat acara supermentor yang berlangsung Senin (17/10). Menurut Menkeu, ini adalah penting membuat perpajakan menjadi tulang punggung penerimaan. “Tanpa ada penerimaan pajak, muskil bagi kita untuk membuat program-program kemiskinan yang bisa menyelesaikan dan memotong rantai kemiskinan antar generasi,” tambahnya.


Untuk itu, Menkeu juga mengajak masyarakat terutama Wajib Pajak untuk dapat memberikan kontribusinya kepada negara. Kontribusi ini dapat berbentuk dengan membayar pajak secara benar, serta partisipasi untuk ikut mengawal implementasi dari pajak yang dibayarkan. “Sebuah negara maju, masyarakat peduli dan mengkritisi secara benar,” katanya. Menkeu meyakini pajak dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan. “Mengentaskan kemiskinan memang berat, namun bisa dilakukan,” ungkap Menkeu. (as)