Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

OJK dan DJSN Bersinergi Kawal Pelaksanaan BPJS

Jakarta, 24/12/2013 MoF (Fiscal) News – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) akan bekerja sama dalam mengawasi pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang koordinasi pengawasan BPJS oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Haddad dan Ketua DJSN Chazuli Situmorang, pada Selasa (24/12) di Jakarta.


Muliaman mengatakan, OJK akan mengawasi dari sisi pengelolaan dana masyarakat dan DJSN akan mengawasi dari sisi manajemen serta kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kedua lembaga tersebut akan melakukan pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan BPJS. "Pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan DJSN terhadap BPJS merupakan pengawasan eksternal. Sedang untuk hal-hal yang sifatnya internal tetap menjadi wewenang dari Badan Pengawas Keuangan (BPK)," jelasnya.


Pihaknya mengatakan, ruang lingkup utama pengawasan OJK meliputi kesehatan keuangan, penerapan tata kelola yang baik, pengelolaan dan kinerja investasi, dan penerapan manajemen risiko. "Kita sudah tukar menukar data. Dan ini merupakan awal yang baik karena OJK dan DJSN menjadi pengawas eksternal," kata Muliaman. Ia juga menilai, besarnya dana masyarakat yang nantinya akan dikelola BPJS membuat pengawasan harus dilakukan secara ketat dan menyeluruh.


Di tempat yang sama. Chazali mengungkapakan bahwa dana masyarakat yang nantinya akan terkumpul, dikelola, dan diamanahkan kepada BPJS terbilang cukup besar. "Dana masyarakat yang dikelola BPJS pada awal beroperasi mencapai sekitar Rp150 triliun. Ini dana yang luar biasa besarnya," imbuhnya. Pihaknya mengungkapkan pentingnya pengawasan oleh DJSN dan OJK sejak awal, agar dapat memuluskan pelaksanaan BPJS. "Kita kawal sejak BPJS lahir, agar keluhan dalam pelaksanaan bisa diminimalisir," lanjutnya. (ak)