Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

OJK dan Pemerintah Kawal Industri Keuangan

Jakarta, 05/07/2013 MoF (Fiscal) News - Otoritas jasa keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk mengawal industri keuangan Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad menegaskan, optimalisasi industri keuangan nasional diharapakan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional. 

"Industri keuangan nasional sampai saat dalam kondisi yang sangat baik. Namun, sampai hari ini sektor keuangan dunia masih terjadi berbagai perkembangan. Namun, kita harus tetap optimis akan tercapai keseimbangan baru pada tingkat global yang nantinya akan menjadi landasan bangunnya kembali gairah, baik di tingkat global maupun gairah dalam perekonomian Indonesia," kata Muliaman. 

Terkait kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, pihaknya mengatakan tengah melakukan koordinasi dan harmonisasi beberapa aturan pajak untuk sektor jasa keuangan. Menurut Muliaman, beberapa peraturan perpajakan yang  akan dibahas antara lain mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Perseroan Terbuka dan PPh Bunga Obligasi Reksadana. Selain itu, beberapa hal yang juga akan dikoordinasikan adalah yang terkait dengan perpajakan derivatif, obligasi, pajak atas repo (repurchase agreement), investor protection fund, dan status perpajakan sukuk. 

Sebelumnya Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengatakan bahwa perpajakan merupakan instrumen dari upaya suatu bangsa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. "Perpajakan juga merupakan instrumen untuk membuat sektor-sektor di dalam perekonomian menjadi sehat, termasuk di dalamnya adalah sektor keuangan," kata Menkeu.(ak)