Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pajak UKM Dorong Sektor Usaha Kecil dan Menengah Naik Kelas

Jakarta, 25/6/2013 MoF (Fiscal) News – Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri menyatakan bahwa pengenaan pajak terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebesar satu persen dari omzet akan mendorong pengembangan usaha dalam sektor formal. “Ini insentif untuk menjadi sektor formal, karena banyak sektor yang potensial tapi belum creditable,” kata Menkeu di Jakarta pada Rabu (26/6).

Menkeu mengatakan bahwa saat ini masih banyak UKM yang belum membayar pajak, sehingga pihak perbankan tidak berani memberikan kredit untuk pengembangan usaha. Oleh karena itu, menurut Menkeu, dengan kerelaan pengusaha UKM membayar pajak, maka UKM mendapatkan kemudahan untuk mengembangkan unit usahanya menjadi lebih besar dan mendapatkan kredit dari perbankan. “UKM di sini cukup besar, maka dari itu ada insentif, agar mereka bisa mendapatkan kredit dengan membayar (pajak UKM) hanya satu persen,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final sebesar satu persen bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang berlaku mulai 1 Juli 2013. 

Sementara, Wajib Pajak yang tidak dikenakan aturan ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap. Selain itu, Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan seperti pedagang makanan keliling, pedagang asongan dan warung tenda di trotoar juga tidak dikenakan aturan ini.(nic)