Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pajak UKM Untuk Kemudahan Akses Keuangan

Jakarta, 14/11/2013 MoF (Fiscal) News – Langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenakan pajak pada sektor UKM sebesar 1 persen dinilai dapat membantu membuka akses ke pasar keuangan. Demikian disampaikan Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Perniagaan dan Wirausaha Kreatif Edi Putra Irawady di Jakarta, Selasa (12/11).

Ia mengatakan bahwa akses pembiayaan UKM selama ini agak sulit karena persoalan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan adanya pungutan pajak di sektor UKM sebesar 1 persen, maka pelaku UKM mempunyai identitas yang jelas lewat kepemilikan NPWP. "Jadi mau pergi kemana pun ada tetap (identitas), jadi kalau masuk ke bank untuk pembiayaan atau kemanapun dia lebih gampang itu dari sisi perekonomiannya," ungkapnya.

Namun, dari sisi fiskal sendiri kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pemasukan target pajak pemerintah. Meskipun ekstensifikasi pajak ke UKM adalah hal yang bisa dimaklumi, tetapi bukan menjadi andalan dalam menggenjot penerimaan pajak kedepan. "Pak Fuad masuk ke pajak UKM bukan untuk memeras tapi mendorong UKM untuk lebih berkembang di sektor riil," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kismatoro Petrus mengatakan, progres pengenaan pajak UKM tengah berjalan dan terus bekerjasama dengan pihak Kamar Dagang Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Hal ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah sosialisasi ke kota-kota besar, sehingga azas keadilan dapat tercipta.
 
"Jadi semua orang bayar pajak, jadi jangan bilang saya wong cilik, dia sudah di atas PTKP tidak. Jadi adil semua bayar, jangan keliru pengemplang itu orang besar tetapi orang kecil juga bisa," pungkasnya. (ans)