Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Paket Kebijakan Ekonomi Menjadikan Indonesia Lebih Ramah-Bisnis

Jakarta, 01/10/2015 Kemenkeu - Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I yang salah satunya menitikberatkan pada deregulasi dan debirokratisasi. Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, kebijakan ini diharapkan dapat menekan jumlah prosedur untuk investasi sehingga dapat menarik lebih banyak investor dan menjadikan Indonesia lebih ramah-bisnis.

“Dulu, untuk memroses lisensi pembangunan powerplant, butuh waktu lama sehingga gak menarik buat investor, cuma buat menunggu lisensi. Belum lagi pembangunannya. Sekarang, sudah di-cut proses-prosesnya, dari BKPM. Namun, Presiden tetap terus menginstruksikan untuk dapat menekan waktu lebih cepat lagi,” jelas Menkeu saat acara dengan Oxford Business Group di Jakarta pada Kamis (01/10).

Ia juga menambahkan bahwa dengan perbaikan pada peraturan yang ada, maka masalah logistik juga dapat ditekan. Salah satunya dengan konsep pusat logistik nasional, yang merupakan pengembangan dari gudang berikat. Dulu, menurutnya, barang yang ada di gudang berikat hanya untuk barang ekspor. Ini menyulitkan perusahaan dalam negeri, semisal Pertamina, jika ingin membeli barang yang ada di gudang berikat tersebut.

“Karena harus diekspor dulu ke luar negeri, kemudian diimpor lagi. Sekarang, dengan peraturan baru, barang tersebut tidak harus diekspor terlebih dahulu, tapi bisa langsung dibeli,” jelasnya.  Menkeu berharap perbaikan peraturan ini dapat menjadi insentif menarik bagi investor yang akan masuk ke Indonesia. (as)