Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Panja Revisi UU Usaha Perasuransian Dibentuk

Jakarta, 09/07/2013 MoF (Fiscal) News - Pemerintah dan Komisi XI DPR RI dalam rapat kerja pada Senin (8/7), menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) Revisi UU nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Menteri Keuangan M. Chatib Basri yang hadir selaku perwakilan pemerintah mengatakan, masih terdapat sejumlah hal berupa materi pokok yang perlu dibahas labih mendalam antara DPR dan pemerintah. Pembuatan RUU tersebut, lanut Menkeu, sangat diperlukan sebagai landasan hukum bagi pengelolaan kegiatan usaha perasuransian di Indonesia. 

Senada dengan Menkeu, Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis mengatakan, Panja akan segera dibentuk guna membahas sejumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara lebih terperinci. "Ada 308 DIM yang sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah dari total 556 DIM RUU Usaha Perasuransian. Kemudian, akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai subjek yang belum disepakati dan perubahan terhadap subjek yang telah disepakati dalam Panja guna membahas Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian akan segera dibentuk," kata Harry.

Adapun sejumlah materi pokok yang masih perlu dibahas diantaranya mengenai, kedudukan usaha perasuransian dalam perekonomian nasional, korelasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penerapan standar praktik terbaik, ruang lingkup usaha perasuransian, kepemilikan asing dalam perusahaan perasuransian, permodalan, produk asuransi hibrida serta tentang keagenan. (ak)