Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pardiman : Sengketa Rumah Dinas Karena Law Enforcement Tidak Tegas

Pardiman


Pardiman : Sengketa Rumah Dinas
Karena Law Enforcement Tidak Tegas
 

 

Jakarta, 22/02/10 MoF (Fiscal) News - Permasalahan atas pengelolaan rumah negara sekarang ini terjadi bukan karena aturannya yang kurang memadai, tetapi lebih disebabkan oleh law enforcement atas peraturan itu sendiri yang sejak dulu tidak tegas. Hal ini dikatakan Direktur Barang Milik Negara (BMN) I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Pardiman ketika ditanya mengenai rumah dinas pada Jumat (19/02) lalu. Artinya pihak-pihak yang terkait dengan rumah negara dalam hal ini (Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna barang, Menteri Pekerjaan Umum selaku Regulator Rumah Negara dan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang), selama ini tidak melaksanakan dan menggunakan peraturan yang ada dalam mengelola rumah negara. Apabila peraturan-peraturan tersebut tidak dilaksanakan, sampai kapanpun permasalahan ini tidak akan pernah terselesaikan.

Definisi dari rumah negara dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, yaitu bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri. “Atas dasar pengertian tersebut, maka rumah negara hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri dengan hak serta kewajiban yang melekat di dalamnya,” tambah Pardiman.

“Alangkah baiknya kita mengerti dulu apa itu rumah negara / rumah dinas. Hal ini penting, karena jangan sampai kita berbicara panjang lebar tentang rumah negara tetapi kita tidak tahu apa sebenarnya yang kita bicarakan tersebut,” tutup Pardiman.
(ANP)

 

1