Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

PBB-P2 Lebih Sulit Dialihkan ke Daerah

Pemkot Surabaya Selenggarakan Di

 

PBB-P2 Lebih Sulit Dialihkan ke Daerah
 

 

 

Jakarta, 03/12/2010 MoF (Fiscal) News – Persiapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) lebih rumit dibandingkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Terbukti, hingga bulan Desember 2010, baru Pemerintah Kota Surabaya yang menyatakan mampu menjalankannya. Hal ini disampaikan Pjs. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Herry Purnomo usai menghadiri Diseminasi dan Asistensi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB untuk Daerah Surabaya pada Kamis (02/11).

 

Herry menjelaskan, PBB-P2 terkesan lebih rumit karena database yang digunakan harus lebih akurat. “Kalau BPHTB kan untuk transaksi saja, jadi volumenya tidak banyak. Kalau PBB kan menyeluruh, jadi itu yang persiapannya harus lebih matang,” tuturnya.

 

Menurut Herry, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka pemungutan PBB-P2 oleh daerah. Pertama, soal Sumber Daya Manusia (SDM), di mana daerah harus memiliki SDM berkualitas dengan jumlah yang cukup besar. Kedua, database yang dimiliki daerah harus memadai. “Mereka harus menerima transfer database dari kantor pajak,” jelasnya. Terakhir yang perlu disiapkan adalah sistem, yang meliputi sistem pelaporan dan penyetorannya. “Pajak akan kasih informasinya. Jadi, tinggal Pemda berhubungan dengan yang bersangkutan,” pungkasnya.(sel)