Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pekan Depan, Pemerintah Kembali Lelang Sukuk Negara Rp4 Triliun

Jakarta, 27/05/2016 Kemenkeu - Pemerintah kembali berencana melakukan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara) pada Selasa (31/5) pekan depan. Ada lima seri SBSN yang akan dilelang, yakni Seri SPN-S 01122016, PBS006, PBS009, PBS011, dan PBS-12.

Dalam lelang kali ini, pemerintah menargetkan dapat menghimpun dana hingga Rp4 triliun, yang akan digunakan untuk memenuhi sebagian target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Dalam keterangan resminya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) merinci, seri SPN-S 01122016 menawarkan imbalan berupa diskonto. Seri ini akan jatuh tempo pada 1 Desember 2016. Penerbitan Sukuk ini menggunakan akad ijarah sale and lease back, dengan underlying asset Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan.

Sementara itu, penerbitan empat sukuk berbasis proyek yang akan dilelang yaitu seri PBS006, PBS009, PBS011, dan PBS012 menggunakan akad ijarah asset to be leased, dengan underlying asset berupa proyek/kegiatan dalam APBN Tahun Anggaran 2016 dan BMN.

Secara rinci, sukuk seri PBS006 yang akan jatuh tempo pada 15 September 2020 menawarkan imbalan sebesar 8,25 persen. Seri PBS009 yang akan jatuh tempo pada 25 Januari 2018 menawarkan imbalan sebesar 7,75 persen. Selanjutnya, seri PBS011 yang akan jatuh tempo pada 15 Agustus 2023 menawarkan imbalan sebesar 8,75 persen. Terakhir, seri PBS012 yang akan jatuh tempo pada 15 November 2031 menawarkan imbalan sebesar 8,875 persen.

Sebagai informasi, lelang akan dibuka pada 31 Mei 2016 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 12.00 WIB. Hasilnya akan diumumkan pada hari yang sama, sedangkan setelmen akan dilakukan pada 2 Juni 2016.

Lelang ini bersifat terbuka (open auction) dengan metode harga beragam (multiple price). Dengan demikian, pada prinsipnya semua pihak, baik investor individu maupun institusi dapat menyampaikan penawaran pembeliannya (bids). Namun, dalam pelaksanaannya, penyampaian bids harus melalui peserta lelang yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan.