Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pembahasan RAPBN-P 2013 Diharapkan Selesai Bulan Mei

Jakarta, 02/05/2013 MoF (Fiscal) News - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan akan selesai pada Bulan Mei 2013. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, beban yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meneruskan program subsidi bahan bakar minyak (BBM) mengharuskan pemerintah mengurangkan dan menerapkannya secara ketat agar lebih tepat volume dan sasaran.

Melalui pembahasan RAPBN-P 2013, lanjutnya, pemerintah akan mengajukan usulan kuota baru BBM bersubsidi. Hal ini dikarenakan, kuota BBM subsidi tahun ini diproyeksikan melampaui 46 juta kilo liter (kl), meski nantinya pemerintah memberlakukan kebijakan mekanisme satu harga BBM bersubsidi. "Kepastian harga BBM bersubsidi sedang kami matangkan lagi. Subsidi BBM di APBN tinggi sekali, hampir 300 triliun, dan kondisi ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Nanti habis uang kita, habis APBN kita ke sana (subsidi BBM). Kemudian ada survei yang dilakukan sejumlah universitas terkemuka, ternyata yang menikmati subsidi BBM itu 77 persen orang yang mampu. Nah ini kesimpulannya subsidi sudah tidak tepat sasaran, kita ingin mensubsidi orang yang kurang mampu,” jelas Jero.

Pemerintah saat ini juga tengah fokus mendalami kebijakan mekanisme satu harga BBM subsidi guna menekan kuota konsumsi dan menekan beban APBN. "Khususnya pada besaran harga dan opsi yang akan diterapkan, sekarang dalam tahap pematangan," kata Jero. Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas bentuk kompensasi atas dampak kenaikan harga BBM kepada rakyat miskin. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan, pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi, segera setelah dana kompensasi atas dampak kenaikan harga BBM kepada rakyat miskin siap dan tersedia. Rencana tersebut akan disampaikan kepada DPR dalam bentuk RAPBN-P 2013. "Pemerintah telah mempersiapkan rencananya, dan rencana apa saja, berapa besar, berapa lama, bantuan dan perlindungan sosial itu akan segera kita sampaikan ke DPR RI dalam bentuk RAPBN-P 2013," kata Kepala Negara.(ak)