Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
ilustrasi

Pembangunan Infrastruktur Tekan Kesenjangan Antar Wilayah di Indonesia

Jakarta, 14/08/2017 Kemenkeu – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenteriPUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR saat ini terus berupaya mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat ini akan memberikan kontribusi dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah dan kawasan yang masih tinggi serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan. 

“Membangun infrastruktur tidak serta merta mengurangi kesenjangan karena harus bersamaan dan menjadi bagian dari pengembangan wilayah dan kawasan. Tanpa diikuti dengan pengembangan sektor-sektor produktif dalam kawasan, kesenjangan akan semakin lebar,” kata Menteri Basuki  saat menjadi salah satu panelis pada acara Indonesia Development Forum yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (10/08).

Ia menekankan perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR terpadu berbasis kewilayahan dengan menyiapkan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) agar tercipta integrasi pembangunan infrastruktur di dalam suatu kawasan, salah satunya dengan terciptanya konektivitas multi-moda. 

Dikutip dari situs Kementerian PUPR, integrasi pembangunan infrastruktur PUPR secara khusus ditujukan untuk mendukung 17 kawasan industri prioritas dan 10 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dimana 3 KSPN ditetapkan sebagai prioritas , 12 kawasan metropolitan, 40 kawasan pedesaan prioritas, 13 Provinsi Lumbung Pangan Nasional, dan pengembangan kawasan perbatasan.

Ia menambahkan, saat ini Kementerian PUPR terus mendukung program ketahanan pangan melalui pembangunan waduk, embung, dan jaringan irigasi yang tersebar mulai dari Aceh hingga Papua. Dalam kurun waktu 2015-2019, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan pangan meliputi pembangunan lanjutan 16 bendungan yang belum selesai pada 2014 dan 49 bendungan baru. 

Kementerian PUPR juga berupaya untuk mengurangi disparitas antara wilayah dengan merekonstruksi tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tiga daerah perbatasan Indonesia, yaitu Papua, Kalimantan Barat dan NTT. Selain merenovasi bangunan utama dan pendukung yang ada di kawasan PLBN tersebut, pemerintah juga akan menata kawasan pemukiman, sanitasi dan membangun pasar sebagai sentra perputaran ekonomi lokal disekitar kawasannya. 

Sementara, untuk terus meningkatkan layanan infrastruktur dan daya saing Indonesia, iamenegaskan ada lima inovasi utama dalam akselerasi pembangunan infrastruktur, yakni kerangka hukum dan perundangan yang kondusif, inovasi pembiayaan dan pendanaan pembangunan infrastruktur, kepemimpinan yang kuat, koordinasi antar lembaga yang solid, dan juga penerapan hasil penelitian dan teknologi terbaru. (nr/rsa)