Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Impor Bahan Baku Pangkas Biaya Produksi UMKM

Jakarta, 01/12/2015 Kemenkeu - Menjelang implementasi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah akan membebaskan bea masuk dan pajak impor pembelian bahan baku bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan baru ini diprediksi mampu memangkas biaya pembelian bahan baku dari luar negeri hingga 20 persen.


“Kementerian Keuangan melalui Direktorat Bea Cukai mengeluarkan kebijakan yang sudah masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II, yaitu membebaskan bea masuk dan pajak impor atas pembelian bahan baku serta mesin,” ungkap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi dalam Worskhop Paket Kebijakan Ekonomi dalam Rangka Pengembangan Ekspor UKM di Hotel Crown Plaza, Semarang, Jumat (27/11) pekan lalu.


Ia menambahkan, regulasi ini merupakan salah satu wujud dukungan pemerintah untuk mengembangkan UMKM di Indonesia, agar mampu merebut pasar domestik, regional, bahkan internasional. Selain itu, melalui paket kebijakan ini, pemerintah juga memberikan relaksasi atas ketentuan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), antara lain berupa penghilangan kewajiban meletakkan jaminan uang tunai atau garansi bank.


Selain kemudahan-kemudahan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga akan memberikan kemudahan untuk memanfaatkan Pusat Logistik Berikat (PLB) bagi UMKM. Hal ini akan dilakukan dengan memindahkan gudang atau PLB yang selama ini berada di luar negeri ke pusat industri di dalam negeri.


“Pemindahan ini juga punya andil dalam mengurangi biaya logistik nasional. PLB menyediakan bahan baku dan mesin, ini menjadi kesempatan bagi IKM (industri kecil dan menengah), karena yang tadinya harus impor, sekarang cukup membelinya di PLB. Ada dua keuntungan lain, yaitu harganya yang murah, serta ketersedian stok bisa dipastikan. PLB juga bisa dimanfaatkan untuk mengirim barang yang akan dipasarkan ke luar negeri,” urainya.


Lebih lanjut ia mengungkapkan, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta akan menjadi prioritas dan tolok ukur utama implementasi kebijakan ini. Hal ini dikarenakan, kedua wilayah tersebut merupakan pusat UMKM nasional, dengan lebih dari tujuh juta UMKM yang bergerak di berbagai bidang industri.


Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah Gayatri Indah Cahyani menilai, kebijakan ekonomi ini sangat berpengaruh bagi pengembangan sektor UMKM untuk go international.(nv)