Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan

 


 

 

Jakarta, 12/02/10 (Fiscal News) – Dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi tidak terbarukan dan untuk menjamin tersedianya pasokan energi yang berkelanjutan, pemerintah mendukung pemanfaatan sumber energi terbarukan  dengan memberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan bagi pengusaha yang bergerak di bidang usaha pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Adapun yang dimaksud dengan sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Fasilitas perpajakan dan kepabeanan yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan berupa:

a.       fasilitas Pajak Penghasilan (PPh), antara lain berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30%  dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% pertahun; penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; pengenaan PPh sebesar 10% atau lebih rendah atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri; kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun; dan pengecualian impor barang berupa mesin dan peralatan, tidak termasuk suku cadang dari pemungutan PPh Pasal 22 impor;

b.      fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa pembebasan dari pengenaan PPN atas impor Barang Kena Pajak yang bersifat strategis berupa mesin dan peralatan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak;

c.      fasilitas Bea Masuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal, beserta perubahannya, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, beserta perubahannya;

d.      fasilitas pajak ditanggung Pemerintah sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan pelaksanaannya.

 

Pemberian fasilitas-fasilitas ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2010 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan yang mulai diberlakukan pada 29 Januari 2010.