Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pembiayaan Syariah Bisa Jadi Pilihan untuk Bangun Infrastruktur

Jakarta, 16/05/2016 Kemenkeu - Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-41, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro menekankan pentingnya pembiayaan syariah, khususnya pembiayaan sosial syariah (Islamic social finance) seperti zakat, sedekah dan wakaf. Dalam seminar Peran Pembiayaan Islam untuk Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) di Jakarta Convention Center, Senin (16/5), ketiga hal tersebut memiliki peran penting dalam mendukung program SDGs. 

Bambang menegaskan, tanah wakaf yang terdaftar di Indonesia saat ini seluas 1.400 km persegi yang senilai dengan USD60 miliar. “Jika aset tanah wakaf yang besar ini dapat dikelola secara optimal, pastinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. Menkeu menegaskan, pembiayaan syariah mampu berkontribusi dalam mencapai SDGs. Pemerintah, sektor swasta, dan para lembaga telah memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mencapai hal tersebut.
 
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan peran penting Sukuk dalam meningkatkan ketahanan infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. “Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Sukuk untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur, seperti rel kereta api, jalan raya, jembatan, dan sebagainya. Proyek infrastruktur tersebut memberikan jaminan bahwa Sukuk efektif dalam membiayai pembangunan,” tambahnya. 
 
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menjelaskan tiga tantangan utama dalam pembiayaan syariah. Tantangan tersebut antara lain lambatnya inovasi produk, kurangnya pakar pembiayaan syariah, dan kurangnya komitmen dalam implementasi standar internasional.
 
Menurut Agus, BI telah menyusun cetak biru pembiayaan syariah. Pertama, pengembangan produk dan pasar. Kedua, pembangunan sumber daya manusia dalam pembiayaan syariah dan penguatan pasar. Ketiga, memperkuat kerangka peraturan dan pengawasan. Keempat, dukungan infrastruktur untuk Usaha Kecil Menengah dan sektor riil. Kelima, mendorong struktur industri yang lebih efisien. Pembiayaan syariah memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai agenda 2030 yaitu mendorong ekonomi inklusif dan berkesinambungan. (hay)