Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi PT. Jasaraharja Putera di Hotel Grand Mercure, Jakarta (21/11)

Pemda, BUMD dan BUMDes Dapat Bersinergi dengan Industri Asuransi

Jakarta, 22/11/2017 Kemenkeu - Pemerintah pusat berkomitmen membangun seluruh wilayah Indonesia dengan cara mendelegasikan anggaran kepada pemerintah daerah (Pemda) melalui kebijakan dan alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Mardiasmo pada Rapat Koordinasi PT. Jasaraharja Putera Selasa, (21/11) di Hotel Grand Mercure, Jakarta.

“Pemerintah Pusat secara konsisten terus meningkatkan belanja transfer ke daerah dan Dana Desa sesuai semangat desentralisasi fiskal, bahkan sejak tahun 2016 TKDD mendapatkan alokasi yang lebih besar dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L),” ungkapnya.

Dalam rangka mengembangkan industri jasa asuransi, Wamenkeu mengatakan bahwa Pemda, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat bersinergi dengan industri asuransi. Hal ini didasarkan pada tiga strategi menuju Indonesia Emas yang dijabarkan oleh Presiden Joko Widodo dimana pada 10 tahun ketiga (2035-2045) adalah saatnya Indonesia mengembangkan industri jasa.

“Tidak ada jelekknya suatu segmentasi, tidak hanya pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kalau belum kita optimalkan. Tapi ke depan, 10-15 tahun lagi mungkin sudah ke desa juga. Dan desa sekarang sudah banyak BUMDes, Badan Usaha Milik Desa yang berhubungan dengan pariwisata. Pembukaan pariwisata berarti merupakan pembukaan lahan objek baru. Pelabuhan baru, industri baru. Ini jadi peluang dan tantangan sekaligus potensi. Tinggal kita bisa tidak menangkap fenomena ini?,” jelasnya.

Pada rakor tersebut, dijelaskan bahwa industri asuransi adalah salah satu sektor yang terdisrupsi dengan adanya kemajuan teknologi saat ini. Oleh karena itu, industri asuransi harus segera berbenah, bersiap menghadapi dimensi baru di dalam bisnis serta mengambil posisi untuk membangun perekonomian yang lebih maju. Menurutnya, hal ini bisa dicapai dengan mengadakan perbaikan baik secara eksternal yaitu pelayanan berbasis teknologi informasi dan pengembangan jenis jasa maupun secara internal yaitu pemberdayaan sumber daya manusia, proses bisnis, dan penganggaran. (ws/nr)