Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemda Wajib Sampaikan APBD 2016 Paling Lambat 31 Januari

Jakarta, 07/01/2016 Kemenkeu - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengimbau pemerintah darerah provinsi dan kabupaten/kota agar segera menyampaikan informasi keuangan daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016.

Dokumen APBD, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy harus sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada 31 Januari 2016. Daerah yang tidak menyampaikan data keuangan daerah sesuai dengan tata cara dan batas waktu yang telah ditentukan dapat dikenai sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan.

Adapun dokumen softcopy dikirim melalui pertama, aplikasi Sistem Komunikasi dan Manajemen Data Nasional Sistem Informasi Keuangan Daerah (KOMANDAN SIKD), dengan alamat http://komandansikd.djpk.depkeu.go.id. Format penyampaian dokumen mengacu pada lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-03/PK/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah melalui KOMANDAN SIKD.

Kedua, aplikasi SIKD dengan alamat http://sikd.djpk.depkeu.go.id/SIKD/index/jsf untuk mengunggah XML dan input manual, atau melalui agent SIKD untuk aplikasi pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing pemerintah daerah (pengiriman melalui web service).

Sementara itu, dokumen hardcopy yang diserahkan meliputi pertama, salinan batang tubuh Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD tahun 2016. Kedua, salinan batang tubuh Perda tentang Penjabaran APBD tahun 2016. Ketiga, lampiran I Perda tentang APBD tahun 2016. Keempat, data APBD tahun 2016 sesuai dengan format dalam lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.07/2011 yang ditanda tangani oleh kepala daerah atau sekretaris daerah atas nama kepala daerah.

Kelima, salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD tahun 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun 2016 bagi provinsi; dan salinan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD tahun 2016 bagi kabupaten/kota.(nv)

Informasi selengkapnya:
Permintaan Penyampaian APBD Tahun 2016