Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Ajukan Dua Opsi Terkait Alokasi Subsidi BBM

Jakarta, 11/10/2011 MoF (Fiscal) News - Pemerintah akan bersungguh-sungguh dan berupaya maksimal untuk mewujudkan keadilan energi. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowadojo pada Senin (10/10), di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta. "Kita akan mengelola BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi agar tepat sasaran, diikuti oleh peningkatan infrastruktur dan pengawasan," katanya.

Menkeu menjelaskan, Pemerintah mengajukan dua opsi terkait alokasi subsidi BBM dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012. Opsi pertama, subsidi BBM tahun 2012 sebesar 40 juta kiloliter terdiri atas premium 24,4 juta kiloliter serta minyak tanah dan solar sebesar 15,6 juta kiloliter. "Dari 43,7 (juta kiloliter) sudah diturunkan menjadi 40 juta (kiloliter), sudah direncanakan berbagai inisiatif agar dapat mengendalikan di angka tersebut," jelas Menkeu.

Opsi kedua, lanjut Menkeu, subsidi BBM sebesar 37,8 juta kiloliter yang terdiri dari 22,2 juta kiloliter premium, dan 15,6 juta kiloliter untuk minyak tanah dan solar. "Diturunkan ke 37,8 (juta kiloliter), namun selisihnya harus dimasukkan ke dalam cadangan risiko fiskal," jelas Menkeu. Pemerintah juga menyadari adanya potensi inflasi jika kebijakan ini mulai diberlakukan. Terkait hal tersebut, pemerintah senantiasa mengantisipasi dan mewaspadainya. 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh memaparkan, untuk mewujudkan keadilan energi, Pemerintah bertekad untuk lebih banyak mengalokasikan subsidi BBM ke Indonesia timur dan daerah tertinggal. Dalam raker yang dipimpin langsung oleh Melchias Markus Mekeng tersebut, hampir seluruh fraksi dalam Badan Aggaran DPR - RI menyetujui opsi kedua yang diajukan Pemerintah.(ak)