Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Akan Percepat Kebijakan Satu Peta

Jakarta, 13/06/2016 Kemenkeu - Pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan kebijakan satu peta atau one map policy karena erat kaitannya dengan program pencegahan kebakaran hutan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, kebijakan ini sangat penting. Untuk tahap pertama, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kebijakan satu peta diprioritaskan di wilayah Pulau Kalimantan.


"Kebijakan satu peta ini erat kaitannya dengan efektivitas program pencegahan kebakaran hutan. Sekarang pendekatannya sedang dirancang BIG (Badan Informasi Geospasial),” katanya dalam Rapat Pembahasan Kemajuan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, akhir pekan lalu, seperti dilansir melalui laman Kemenko Perekonomian pada Senin (13/06). Darmin menjelaskan, peta tersebut akan menunjukkan desa-desa yang rawan atau potensial kebakaran.


Namun saat ini, masih ada beberapa kendala di lapangan antara lain ketidaksesuaian antara data administrasi dengan data fakta, serta masih minimnya anggaran di beberapa Kementerian/Lembaga. “Ada sejumlah desa yang namanya berubah, ada yang nama desa itu ternyata desa lain. Jadi masih banyak persoalan dalam peta ini,” tambah Darmin.


Oleh karena itu, Kemenko Perekonomian tengah meminta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar kebijakan ini dimasukkan ke program prioritas nasional. "Kalau dilihat dari segi keuangan, anggaran untuk kebijakan ini kecil tapi urgensi prioritas tinggi karena kita tidak bisa menyiapkan pencegahan kebakaran hutan kalau ini tidak dimulai," ungkap Darmin. (as)