Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Akan Relaksasi Aturan Pelaksanaan Amnesti Pajak

Jakarta, 22/09/2016 Kemenkeu - Pemerintah akan melakukan relaksasi atas sejumlah peraturan pelaksanaan terkait Amnesti Pajak. Relaksasi ini diharapkan dapat semakin mempermudah wajib pajak untuk menggunakan haknya mengikuti Amnesti Pajak.

Menurut Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo, relaksasi akan dilakukan melalui penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
 
Pada prinsipnya, PMK tersebut akan mengatur mengenai empat hal. Pertama, terkait dengan penyampaian dokumentasi kelengkapan Surat Pernyataan Harta (SPH). Nantinya, jika jumlah harta yang dideklarasikan kurang dari 20 jenis, peserta Amnesti Pajak tidak perlu menyertakan kelengkapan dokumentasi SPH berupa soft copy.

“Kalau sekarang ini kewajiban seluruhnya wajib pajak menyampaikan dokumentasi kelengkapan Surat Penyertaan Harta dengan hard dan soft copy. Kami berpikir bahwa untuk juga memfasilitasi wajib pajak yang mungkin tidak dapat melakukan akses komputer, boleh menyampaikan tidak dengan soft copy,” jelasnya dalam konferensi pers di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (21/09).

Kedua, PMK tersebut juga akan menegaskan terkait dengan nominee, atau pihak yang namanya digunakan atas kepemilikan harta orang lain. “Yang betul-betul dimaksudkan dalam UU pengampunan pajak ini membahasakan nominee adalah orang yang kita gunakan namanya untuk mengakui kepemilikan atas harta yang kita miliki,” jelasnya.

Ketiga, terkait dengan kewajiban pelaporan posisi harta dan/atau investasi peserta Amnesti Pajak. Sebelumnya, peserta amnesti pajak wajib melaporkan investasi atau harta yang telah dideklarasikan kepada Direktur Jenderal Pajak setiap enam bulan sekali. Melalui PMK ini, kewajiban tersebut akan direlaksasi menjadi sekali dalam setahun.

“Enam bulan itu terlalu cepat, mungkin satu tahun, dan bisa terjadi juga paling lambat pada waktu penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan, jadi pada waktu menyampaikan SPT tahunan PPh (Pajak Penghasilan), yang bersangkutan dapat melaporkan atau menyampaikan laporan mengenai posisi harta ataupun investasi yang dimilikinya,” urainya.

Terakhir, terkait dengan media bagi Wajib Pajak tertentu yang memilih untuk tidak mengikuti Amnesti Pajak. “Apabila yang bersangkutan memang tidak jadi mengikuti program (Amnesti Pajak), ada semacam media yang dapat digunakan, yaitu mencabut pernyataannya. Jadi kita coba jelaskan dalam PMK ini mengenai hal tersebut,” ungkapnya.(nv)