Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pemerintah Bahas Revisi Peraturan tentang Dana Sawit

Jakarta, 01/12/2015 Kemenkeu - Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, serta tata kelola BPDP Sawit. Rapat koordinasi terkait hal tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.


Seperti dilansir melalui laman Kemenko Perekonomian, dalam rakor yang berlangsung akhir pekan lalu, pemerintah berkoordinasi terkait pembahasan penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit. Revisi Peraturan Presiden yang akan dilakukan adalah mengenai Pasal 5 tentang Laporan Surveyor. Pemerintah akan menambahkan Pasal Ketentuan Peralihan (pasal 29a), dan ketentuan Pasal 28 yaitu memperluas komite pengarah, yaitu penambahan komite pengarah dari Kementerian BUMN.


Darmin berharap agar Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit dapat menyampaikan fleksibilitas yang dibutuhkan, sesuai standar pengelolaan dana dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada.


Sebagai informasi, program pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu program pemerintah yang sangat strategis oleh karena saat ini Indonesia telah menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia, diikuti oleh Malaysia di urutan kedua. Perhimpunan dana perkebunan kelapa sawit dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan industri kelapa sawit dengan salah satu strategi yakni dengan menciptakan permintaan di dalam negeri. (as)